Bandung Barat, 18 Maret 2026 — Ketua DPD PKS Kabupaten Bandung Barat, Iman Budiman, menilai pemerintah perlu mengkaji ulang keikutsertaan Indonesia dalam forum Board of Peace yang diklaim bertujuan mendorong kemerdekaan Palestina.
Menurutnya, langkah tersebut berpotensi menempatkan Indonesia dalam posisi yang tidak menguntungkan secara geopolitik jika tidak dihitung secara matang.
“Sejumlah tokoh masyarakat, ulama, hingga cendekiawan sebelumnya juga telah menyuarakan agar pemerintah mempertimbangkan kembali keikutsertaan ini,” ujarnya.
Ia menilai, perlu ada kejelasan arah dan tujuan dari keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut, terutama jika dikaitkan dengan upaya nyata mendukung kemerdekaan Palestina.
“Pertanyaannya, apakah forum ini benar-benar efektif mendorong kemerdekaan Palestina? Ini yang perlu dikaji secara rasional,” tambahnya.
Iman juga menyoroti kompleksitas geopolitik di kawasan Timur Tengah, yang menurutnya tidak bisa dilepaskan dari kepentingan berbagai negara besar.
“Dinamika di kawasan tersebut bukan hanya soal konflik, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan strategis seperti sumber daya energi dan jalur perdagangan global,” jelasnya.
Ia menambahkan, eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah juga berpotensi membawa dampak global, termasuk terhadap stabilitas ekonomi dan energi.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah potensi gangguan pada jalur distribusi energi dunia, khususnya di kawasan Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan minyak global.
“Jika terjadi gangguan di jalur tersebut, tentu akan berdampak pada kenaikan harga energi yang pada akhirnya dirasakan oleh masyarakat,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Iman mendorong pemerintah untuk tidak hanya fokus pada aspek diplomasi, tetapi juga menyiapkan langkah antisipatif terhadap kemungkinan dampak ekonomi global.
“Pemerintah perlu memastikan kesiapan cadangan energi nasional serta langkah-langkah mitigasi agar masyarakat tidak terdampak secara signifikan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya respons cepat dalam membaca dinamika global agar Indonesia tidak berada dalam posisi yang dirugikan.
“Yang terpenting, bagaimana kebijakan yang diambil tetap melindungi kepentingan nasional dan menjaga stabilitas di dalam negeri,” pungkasnya.